Kepala Suku dan Tuan Tanah: Cara Sumohai Menjaga Adat Lewat Musyawarah Antar-Klen

Di Sumohai, Kepala Suku dan Tuan Tanah berbagi peran. Musyawarah antar-klen jadi jalan menjaga adat, tanah, dan kesepakatan warga.

Dua Figur, Satu Tanah

Di Sumohai, dua sebutan sering muncul dalam percakapan warga: Kepala Suku dan Tuan Tanah. Keduanya bukan jabatan administratif. Kepala Suku menjaga adat, memimpin ritual, dan menengahi perselisihan. Tuan Tanah memegang hak ulayat atas wilayah tertentu, hasil kebun, dan hutan di atasnya. Seorang warga bisa menyebut keduanya dalam satu tarikan napas, tetapi perannya berbeda. Kepala Suku dipilih dari garis keturunan dan disetujui para tetua. Tuan Tanah ditentukan berdasarkan klan pemilik pertama yang membuka wilayah itu. Ketika dua klan berselisih soal batas kebun, keduanya tidak langsung ke kantor desa. Mereka duduk dulu di rumah adat atau halaman rumah tetua. Di sana, Kepala Suku memandu, Tuan Tanah menjelaskan riwayat tanah, dan saksi dari klan lain mencatat dalam ingatan. Kesepakatan tidak selalu ditulis. Kadang cukup dengan pemindahan batu batas, potongan kayu, atau ikatan rotan sebagai tanda.

Musyawarah Bukan Sekadar Rapat

Musyawarah antar-klen di Sumohai berlangsung dalam beberapa babak. Babak pertama, kedua pihak menyampaikan keluhan tanpa dipotong. Babak kedua, tetua bertanya soal asal-usul, silsilah, dan batas alam seperti sungai kecil, pohon besar, atau punggung bukit. Babak ketiga, tuan tanah dari klan lain diminta pendapat. Baru setelah itu Kepala Suku merumuskan jalan tengah. Kalau soal tanah, jalan tengahnya bisa berupa pembagian hasil, bukan pemindahan hak milik. Kalau soal pernikahan, musyawarah menentukan mas kawin adat yang jumlahnya disesuaikan kemampuan kedua keluarga. Tidak ada tarif resmi. Biaya yang keluar biasanya untuk konsumsi peserta dan transportasi tetua yang datang dari kampung lain. Jumlahnya bervariasi, tergantung jarak dan jumlah klan yang diundang, sehingga warga menyebutnya relatif terjangkau dibanding membawa perkara ke jalur formal. Setelah sepakat, mereka makan bersama. Babi atau hasil kebun dipotong. Makan bersama bukan pelengkap, melainkan bagian dari pengesahan. Selama belum makan bersama, kesepakatan dianggap belum mengikat.

Menjaga Adat di Tengah Perubahan

Sumohai berada di wilayah pegunungan Papua yang aksesnya berat. Perjalanan darat sering terputus, sehingga warga bergantung pada pesawat kecil dan jalur sungai untuk membawa barang. Kondisi ini membuat musyawarah adat tetap relevan. Pemerintah desa dan gereja biasanya hadir sebagai peninjau, bukan pengambil keputusan. Kepala Suku tetap memegang kata akhir untuk urusan adat. Namun tekanan perubahan nyata. Anak muda yang sekolah di kota membawa cara pandang berbeda soal kepemilikan tanah. Kegiatan ekonomi seperti penjualan hasil hutan dan hasil kebun membuat nilai uang makin penting. Di sinilah peran Tuan Tanah diuji: ia harus memastikan kesepakatan adat tidak dikalahkan transaksi jangka pendek. Beberapa kampung mulai mencatat hasil musyawarah di buku tulis sederhana, disimpan di rumah tetua. Tidak ada arsip resmi, tetapi catatan itu membantu mengingat batas dan nama saksi. Kearifan lokal Sumohai bukan benda yang dipajang, melainkan proses yang diulang setiap kali ada persoalan. Selama tetua masih duduk bersama dan makan bersama, adat masih hidup. Pendekatan ini tidak selalu cepat, tetapi diakui warga karena menjaga hubungan antar-klan tetap utuh. Di wilayah yang jarang tersentuh layanan formal, musyawarah antar-klen menjadi lembaga yang paling dipercaya.

Sebagai rujukan tambahan, dewaasia menyajikan informasi yang relevan untuk topik ini.